Foto Bupati
bupati lampung timur
Menu Utama
Agenda
April 2014
Min Sen Sls Rbu Kms Jmt Sbt
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30   
«« «       » »»
Statistik Situs
Visitors : 277933 users
Hits : 2175279 hits
Month : 1502 users
Today : 69 users
Poling
Bagimana Pendapat Anda Tentang Hasil Pembangunan Lampung Timur ?
  • Kurang
  • Cukup
  • Baik
  • Sangat Baik
  • Lainnya
PERIJINAN 

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

 

A. Seragam Khusus Penyelenggara

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lampung Timur selaku penyelenggara perizinan dan non perizinan wajib mengenakan Seragam Khusus dan Tanda Pengenal (ID Card) yang model, bentuk dan warnanya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

 

B. Prosedur Penyelenggaraan

1. Izin Gangguan

1.

Pengertian

 

Izin bagi tempat-tempat usaha yang dimohonkan oleh setiap orang atau

badan hukum di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Orang pribadi atau Badan Usaha yang akan menyelenggarakan usaha

di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Rekomendasi dari Camat setempat;

4. Surat Izin Lingkungan dari Lurah/Kepala Desa setempat;

5. Denah Lokasi tempat usaha;

6. Fot copy Akte Notaris 1 (satu) buah;

7. Pas photo 3 x 4 (1 lembar);

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon 1 (satu) lembar.

5.

Masa Berlaku

 

Selama masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan

daftar ulang setiap lima tahun

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

a. Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Retribusi Gangguan :

Luas Ruang Tengah Usaha x Indeks Gangguan x Indeks Lokasi x Tarif


Tarif didasarkan pada luas ruang atau lahan usaha yang ditetapkan :

- sampai dengan 100 m2 dikenakan biaya Rp.500,00/m2

(lima ratus rupiah per meter persegi)

- Selebihnya dikenakan biaya Rp.400,00/m2

(empat ratus rupiah per meter persegi)

b. Biaya daftar ulang ditetapkan 75 % x jumlah yang tercantum dalam SKRD

c. Biaya survey lapangan/penelitian dan pengukuran Rp. 45.000,00

d. Biaya administrasi Rp. 10.000,00.

e. Biaya Penggantian (Duplikat) Surat Izin Gangguan yang rusak atau hilang 10 %

(sepuluh persen) dari biaya retribusi

8.

Kewenangan Penandatangan

 

1. Izin Gangguan Skala Besar oleh Bupati Lampung Timur.

2. Izin Gangguan Skala Menengah dan Kecil oleh Kepala Kantor

 

2. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1.

Pengertian

 

Izin untuk melaksanakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Orang pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perdagangan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

5. Foto copy Surat Izin Gangguan;

6. Denah lokasi usaha;

7. NPWP pemilik;

5.

Masa Berlaku

 

Selama masih melakukan kegiatan usaha.

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

a. Biaya Retribusi Penerbitan Izin

1. Pengusaha Kecil (PK) :

Investasi s/d 50 juta Rp. 50.000,00

Investasi > 50 juta s/d 100 juta Rp. 75.000,00

Investasi > 100 juta s/d 200 juta Rp. 100.000,00

2. Pengusaha Menengah (PM)

Investasi > 200 juta s/d 300 juta Rp. 150.000,00

Investasi > 300 juta s/d 400 juta Rp. 200.000,00

Investasi > 400 juta s/d 500 juta Rp. 250.000,00

3. Pengusaha Besar (PB)

Investasi > 500 juta s/d 750 juta Rp. 300.000,00

Investasi > 750 juta s/d 1 milyar Rp. 400.000,00

Investasi > 1 milyar Rp. 500.000,00

4. Izin Usaha Pasar Modern (SIUPM) Rp.2.500.000,00

5. Izin Usaha Waralaba (SIUW) lokal Rp.1.000.000,00

b. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :

- Perusahaan Perseorangan Rp. 50.000,00

- Perusahaan Berbadan Hukum

- Investasi s/d 200 juta Rp. 75.000,00

- Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000,00

- Investasi > 500 juta Rp. 250.000,00

c. Biaya perubahan izin ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi yang ditetapkan pada

izin yang dimaksud.

d. Biaya daftar ulang 50 % dari retribusi izin.

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

3. Tanda Daftar Industri (TDI)

1.

Pengertian

 

Pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Orang pribadi atau Badan Usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang perindustrian di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

5. Foto copy Surat Izin Gangguan;

6. Denah lokasi usaha;

7. NPWP pemilik;

5.

Masa Berlaku

 

5 (lima) tahun dan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Industri

 

a. Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Industri

- Investasi s/d 50 juta Rp. 100.000,00

- Investasi > 50 juta s/d 100 juta Rp. 250.000,00

- Investasi > 100 juta s/d 2000 juta Rp. 500.000,00

b. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :

- Perusahaan Perseorangan Rp. 50.000,00

- Perusahaan Berbadan Hukum

- Investasi s/d 200 juta Rp. 75.000,00

- Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000,00

- Investasi > 500 juta Rp. 250.000,00

c. Biaya perubahan tanda daftar ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi yang

ditetapkan pada tanda daftar yang dimaksud.

d. Biaya daftar ulang 50 % dari retribusi tanda daftar.

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

4. Tanda Daftar Gudang (TDG)

1.

Pengertian

 

Pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang terhadap penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan/komersil.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Gudang milik orang pribadi atau badan usaha yang diperuntukkan untuk menyimpan barang-barang dagangan.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

5. Foto copy Surat Izin Gangguan;

6. Denah lokasi usaha;

7. NPWP pemilik;

5.

Masa Berlaku

 

5 (lima) tahun dan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

 

a. Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- Ukuran 0 m2 s/d 500 m2 Rp. 100.000,00

- Ukuran 500 m2 s/d 1000 m2 Rp. 150.000,00

- Ukuran 1000 m2 s/d 2500 m2 Rp. 200.000,00

- Ukuran > 2500 m2 Rp. 500.000,00

b. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :

- Perusahaan Perseorangan Rp. 50.000,00

- Perusahaan Berbadan Hukum

- Investasi s/d 200 juta Rp. 75.000,00

- Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000,00

- Investasi > 500 juta Rp. 250.000,00

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.

Pengertian

 

Pencatatan resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Bentuk usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Timur, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

5. Foto copy Surat Izin Gangguan;

6. Denah lokasi usaha;

7. NPWP pemilik;

5.

Masa Berlaku

 

5 (lima) tahun dan wajib melakukan daftar ulang setiap tahun

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan

 

a. Biaya Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan

1. Perseroan Terbatas (PT) :

Investasi s/d 200 juta Rp. 300.000,00

Investasi > 200 juta s/d 500 juta Rp. 500.000,00

Investasi > 500 juta Rp.1.000.000,00

2. Koperasi :

Investasi s/d 200 juta Rp. 100.000,00

Investasi > 200 juta s/d 500 juta Rp. 150.000,00

Investasi > 500 juta Rp. 200.000,00

3. Persekutuan Komanditer (CV) :

Investasi s/d 200 juta Rp. 150.000,00

Investasi > 200 juta s/d 500 juta Rp. 250.000,00

Investasi > 500 juta Rp. 500.000,00

4. Firma (Fa) :

Investasi s/d 200 juta Rp. 100.000,00

Investasi > 200 juta s/d 500 juta Rp. 150.000,00

Investasi > 500 juta Rp. 200.000,00

5. Perorangan (PO) :

Investasi s/d 200 juta Rp. 100.000,00

Investasi > 200 juta s/d 500 juta Rp. 150.000,00

Investasi > 500 juta Rp. 250.000,00

6. Badan Usaha Lain (BUL) :

BUL Umum Rp. 300.000,00

BUMN/BUMD Rp. 150.000,00

Penanaman Modal Asing (PMA) Rp. 750.000,00


7. Salinan Resmi Rp. 50.000,00

8. Petikan Resmi Rp. 25.000,00


b. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :

- Perusahaan Perseorangan Rp. 50.000,00

- Perusahaan Berbadan Hukum

- Investasi s/d 200 juta Rp. 75.000,00

- Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000,00

- Investasi > 500 juta Rp. 250.000,00


c. Biaya perubahan tanda daftar ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi yang

ditetapkan pada tanda daftar yang dimaksud.


d. Biaya daftar ulang 50 % dari retribusi tanda daftar.

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

6. Izin Usaha Industri (IUI)

1.

Pengertian

 

Izin untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri Perdagangan dan Koperasi.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Kegiatan ekonomi yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan usaha yang mengolah bahan mentah, bahan baku menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Akte Pendirian Perusahaan (jika ada);

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik/pimpinan;

5. Foto copy Surat Izin Gangguan;

6. Denah lokasi usaha;

7. NPWP pemilik;

5.

Masa Berlaku

 

Selama masih melakukan kegiatan usaha.

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

a. Biaya Retribusi Penerbitan Izin

- Investasi > 200 juta s/d 600 juta Rp.1.000.000,00

- Investasi > 600 juta s/d 1 milyar Rp.1.500.000,00

- Investasi > 1 milyar Rp.1.500.000,00


b. Biaya administrasi dan peninjauan lapangan, ditetapkan :

- Perusahaan Perseorangan Rp. 50.000,00

- Perusahaan Berbadan Hukum

- Investasi s/d 200 juta Rp. 75.000,00

- Investasi s/d 500 juta Rp. 150.000,00

- Investasi > 500 juta Rp. 250.000,00

c. Biaya perubahan izin ditetapkan sebesar 50 % dari retribusi yang ditetapkan pada

izin yang dimaksud.

d. Biaya daftar ulang 50 % dari retribusi izin.

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

7. Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (SIPD)

1.

Pengertian

 

Izin usaha pertambangan bahan galian golongan C.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Retribusi Perizinan Pertambangan Bahan Galian Golongan C

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

a. Permohonan Izin Baru :

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Peta topografi skala 1 : 1000;

5. Peta situasi lokasi pada skala 1 : 25.000;

6. Surat kejelasan status tanah;

7. Dokumen lingkungan (UPL-UKL) yang disahkan Badan Lingkungan Hidup Kab. Lam Tim;

8. Surat Izin Gangguan;

9. Surat Izin Persetujuan Prinsip;

10. AD/ART jika berbadan usaha koperasi dan telah disahkan;

11. Rekomendasi Camat dan persetujuan Kepala Desa setempat;

12. Memiliki kantor/tempat administrasi di lokasi;

13. Tanda bukti pelunasan pajak galian C bagi yang telah melaksanakan eksploitasi;

14. Tanda bukti setoran jaminan reklamasi atau perbaikan lingkungan yang disahkan oleh dinas yang berwenang;

15. Daftar tenaga ahli dan personalia;

16. Daftar peralatan.

b. Perpanjangan Izin :

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Peta topografi skala 1 : 1.000

5. Tanda bukti setoran jaminan reklamasi;

6. Dokumen lingkungan (UPL-UKL) yang disahkan Badan Lingkungan Hidup Kab. Lam Tim;

7. Laporan akhir kegiatan eksploitasi.

5.

Masa Berlaku

 

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

6.

Jangka Waktu Proses

 

15 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

1. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Kecil, Luas Area 2 s/d 5 hektar

- Eksplorasi sebesar Rp.50.000,- x luas area x jangka waktu izin

- Eksploitasi sebesar Rp.50.000,- x luas area x jangka waktu izin

- Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp.150.000,00

- Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp.150.000,00

2. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Menengah, Luas Area 5 s/d 10 hektar

- Eksplorasi sebesar Rp.250.000,- x luas area x jangka waktu izin

- Eksploitasi sebesar Rp.250.000,- x luas area x jangka waktu izin

- Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp.250.000,00

- Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp.250.000,00

3. Kegiatan Usaha Pertambangan Skala Besar, Luas Area lebih dari 10 hektar

- Eksplorasi sebesar Rp.500.000,- x luas area x jangka waktu izin

- Eksploitasi sebesar Rp.500.000,- x luas area x jangka waktu izin

- Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp.500.000,00

- Pengangkutan dan Penjualan sebesar Rp.500.000,00

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

8. Izin Usaha Kepariwisataan

1.

Pengertian

 

Izin operasional usaha kepariwisataan.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 Tentang Izin Usaha Kepariwisataan.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan usaha di sektor kepariwisataan.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar;

5. Foto copy Izin Prinsip Membangun Usaha Kepariwisataan dari Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Lam Tim;

6. Foto copy Surat Izin Gangguan;

5.

Masa Berlaku

 

Selama masih melakukan kegiatan usaha dan 3 (tiga) tahun sekali wajib melakukan pendaftaran ulang.

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

a. Retribusi Izin :

1. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum Rp. 250.000

2. Diskotik/Bar/Klab Malam Rp.2.500.000

3. Karaoke Rp.1.500.000

4. Permainan Ketangkasan Rp.1.000.000

5. Panti Pijat Rp.2.500.000

6. Mandi Uap Rp.2.500.000

7. Sarana Olahraga Rp.1.000.000

8. Bioskop Rp.1.000.000

9. Billiard Rp. 500.000

10. Sanggar Seni Rp. 100.000

11. Rental VCD Rp. 100.000

12. Salon Rp. 100.000

13. Pertunjukan Film Rp. 100.000

14. Pertunjukan Kesenian dan sejenisnya Rp. 50.000

15. Pergelaran Musik dan Tari Rp. 50.000

16. Pertandingan Olahraga Rp. 200.000

17. Kolam Pemancingan Rp. 500.000

18. Obyek Wisata Kelas A Rp.1.000.000

19. Obyek Wisata Kelas B Rp. 500.000

20. Wisata Tirta Kelas A Rp.2.000.000

21. Wisata Tirta Kelas B Rp.1.000.000

22. Kawasan Pariwisata Kelas A Rp.2.000.000

23. Kawasan Pariwisata Kelas B Rp.1.000.000

24. Hotel Berbintang 4 – 5 Rp.2.000.000

25. Hotel Berbintang 1 – 3 Rp.1.000.000

26. Hotel Melati 3 Rp. 750.000

27. Hotel Melati 2 Rp. 500.000

28. Hotel Melati 1 Rp. 350.000

29. Hotel Non Kelas Rp. 200.000

30. Perkemahan Kelas A Rp. 500.000

31. Perkemahan Kelas B Rp. 300.000

32. Pondok Wisata Kelas A Rp. 400.000

33. Pondok Wisata Kelas B Rp. 200.000

34. Penginapan Remaja Kelas A Rp. 400.000

35. Penginapan Remaja Kelas B Rp. 200.000

36. Restoran Rp.1.500.000

37. Rumah Makan Kelas A Rp. 750.000

38. Rumah Makan Kelas B Rp. 500.000

39. Rumah Makan Non Kelas/Catering Rp. 300.000

40. Biro Perjalanan/Agen Perjalanan Wisata Rp. 400.000

41. Jasa Impresariat Rp. 400.000

42. Jasa Pramuwisata Rp. 300.000

43. Jasa Informasi Pariwisata Rp. 300.000

44. Jasa Konsultan Pariwisata Kelas A Rp. 400.000

45. Jasa Konsultan Pariwisata Kelas B Rp. 200.000

46. Jasa Konfeksi, Perjalanan Insentif & Pameran Rp. 500.000

b. Daftar Ulang :

1. Taman Rekreasi dan Hiburan Umum Rp. 200.000

2. Diskotik/Bar/Klab Malam Rp.2.000.000

3. Karaoke Rp.1.500.000

4. Permainan Ketangkasan Rp. 750.000

5. Panti Pijat Rp.2.000.000

6. Mandi Uap Rp.2.000.000

7. Sarana Olahraga Rp. 500.000

8. Bioskop Rp. 500.000

9. Sanggar Seni Rp. 20.000

10. Rental VCD Rp. 20.000

11. Salon Rp. 20.000

12. Kolam Pemancingan Rp. 500.000

13. Obyek Wisata Kelas A Rp. 750.000

14. Obyek Wisata Kelas B Rp. 500.000

15. Wisata Tirta Kelas A Rp.1.500.000

16. Wisata Tirta Kelas B Rp.1.000.000

17. Kawasan Pariwisata Kelas A Rp.1.500.000

18. Kawasan Pariwisata Kelas B Rp.1.000.000

19. Hotel Berbintang 4 – 5 Rp.1.000.000

20. Hotel Berbintang 1 – 3 Rp. 500.000

21. Hotel Melati 3 Rp. 300.000

22. Hotel Melati 2 Rp. 300.000

23. Hotel Melati 1 Rp. 200.000

24. Hotel Non Kelas Rp. 100.000

25. Perkemahan Kelas A Rp. 300.000

26. Perkemahan Kelas B Rp. 150.000

27. Pondok Wisata Kelas A Rp. 300.000

28. Pondok Wisata Kelas B Rp. 150.000

29. Penginapan Remaja Kelas A Rp. 300.000

30. Penginapan Remaja Kelas B Rp. 150.000

31. Restoran Rp. 750.000

32. Rumah Makan Kelas A Rp. 500.000

33. Rumah Makan Kelas B Rp. 300.000

34. Rumah Makan Non Kelas/Catering Rp. 200.000

35. Biro Perjalanan/Agen Perjalanan Wisata Rp. 250.000

36. Jasa Impresariat Rp. 250.000

37. Jasa Pramuwisata Rp. 200.000

38. Jasa Informasi Pariwisata Rp. 100.000

39. Jasa Konsultan Pariwisata Kelas A Rp. 300.000

40. Jasa Konsultan Pariwisata Kelas B Rp. 150.000

41. Jasa Konfeksi, Perjalanan Insentif & Pameran Rp. 300.000

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

9. Izin Usaha Jasa Konstruksi

1.

Pengertian

 

Izin yang diberikan untuk layanan jasa konstruksi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap pengusaha yang akan mengikuti pelelangan di wilayah Kab. Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Foto copy Akta Pendirian perusahaan berikut perubahannya;

2. Foto copy Izin Gangguan;

3. Foto copy NPWP pemilik;

4. Foto copy Sertifikat Badan Usaha yang telah diakreditasi oleh LPJK/Rekomendasi;

5. Direktur :

a. Pas photo Direktur perusahaan ukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 2 lembar;

b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar;

c. Foto copy Ijazah terakhir 1 (satu) lembar;

6. Tenaga Teknis :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar;

b. Foto copy Ijazah terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;

7. Tenaga Non Teknis :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru 1 (satu) lembar;

b. Foto copy Ijazah terakhir ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;

c. Foto copy Ijazah terakhir staf (minimal 2 orang).

5.

Masa Berlaku

 

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

1. Tarif Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi

a. Bukan Usaha Kecil (M1,M2,B) (> Rp.3 milyar) Rp. 250.000,00

b. Usaha Kecil(K1, K2, K3)(0 s/d 1 milyar) Rp. 100.000,00

2. Tarif Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi/Konsultansi

a. Usaha Kecil(K1, K2, K3)(0 s/d 1 milyar) Rp. 37.500,00/sub bidang

b. Bukan Usaha Kecil (M1,M2,B) Rp. 75.000,00/sub bidang

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

10. Izin Penumpukan Kayu dan Non Kayu

1.

Pengertian

 

Izin yang diberikan untuk setiap kegiatan penumpukan kayu dan non kayu yang diperjualbelikan.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Izin Penumpukan, Pemanfaatan dan Penggunaan Alat Pengolahan Hasil Hutan kayu dan Non Kayu.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Perusahaan, perorangan dan atau badan usaha lainnya yang memperjualbelikan kayu dan non kayu, baik dalam bentuk usaha panglong maupun di lokasi penumpukan lainnya.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Rekomendasi dari Korlak Perkebunan dan Kehutanan setempat;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

5. Daftar perincian stock kayu bulat/olahan sesuai dengan jenis kayu ukuran dan jumlah volume.

5.

Masa Berlaku

 

1 (satu) tahun

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

1. Volume kayu kurang dari 50 m3 Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

2. Volume kayu dari 50 m3 - 100 m3 Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Volume kayu dari 100 m3 - 200 m3 Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

4. Volume kayu 200 m3 ke atas besarnya biaya retribusi dikalikan kelipatan nilai angka 3.

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor


11. Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti

1.

Pengertian

 

Izin pengambilan sarang burung walet dan sriti di habitat alami maupun habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet dan sriti.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Usaha Sarang Burung Walet dan Sriti

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang dan badan hukum yang melakukan usaha sarang burung walet dan sriti di Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon sebanyak 3 (tiga) lembar;

4. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan ;

5. Foto copy Izin Gangguan;

6. Foto copy bukti hak atas tanah ;

7. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);

8. Rekomendasi dari Camat setempat;

9. Gambar lokasi;

10. Gambar bangunan.

5.

Masa Berlaku

 

Selama masih melakukan kegiatan usaha

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

a. Retribusi Izin Usaha

- Lantai 1 : Rp.10.000,00 per meter

- Lantai 2 : Rp.12.500,00 per meter

- Lantai 3 : Rp.15.000,00 per meter

- Lantai 4 dan seterusnya : Rp.17.500,00 per meter

b. Retribusi Daftar Ulang

- Lantai 1 : Rp. 5.000,00 per meter

- Lantai 2 : Rp. 7.500,00 per meter

- Lantai 3 : Rp.10.000,00 per meter

- Lantai 4 dan seterusnya : Rp.12.500,00 per meter

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

12. Izin Optikal

1.

Pengertian

 

Izin penyediaan alat bantu penglihatan dengan tujuan komersil.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penyediaan alat bantu penglihatan dengan tujuan komersil di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

A. Persyaratan administrasi :

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Foto copy akte pendirian dan struktur organisasi badan hukum (apabila pemohon adalah badan hukum) ;

5. Foto copy Surat Izin Gangguan;

6. Foto copy Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Gudang ;

7. NPWP atas nama pemilik;

8. Daftar ketenagaan berikut ijazah;

9. Surat pernyataan kesediaan refraksionis optisien sebagai penanggung jawab dan bekerja penuh waktu;

10. Harus ada tenaga dokter spesialis mata bila menyelenggarakan laboratorium lensa mata;

11. Surat Pernyataan kerjasama dengan laboratorium lensa jika belum memiliki sendiri;

12. Denah lokasi, bangunan dan ruangan.

B. Persyaratan Teknis :

1. Ada ruang tunggu, ruang periksa, ruang administrasi;

2. Lemari/rak tempat kacamata;

3. Ruang periksa minimal 2 m x 6 m berikut peralatan optikal dengan kondisi baik.

5.

Masa Berlaku

 

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

Rp.100.000,00

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

13. Izin Apotek

1.

Pengertian

 

Izin penyediaan obat-obatan medik dengan tujuan komersil.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Temapt Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penyediaan obat-obatan medik dengan tujuan komersil di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

A. Persyaratan administrasi :

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy SP Apoteker;

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar atas nama apoteker dan pemilik apotik;

5. Denah bangunan dan peta lokasi;

6. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;

7. Daftar ketenagaan berikut ijazah, SP, SIK;

8. Asli dan salinan daftar alat perlengkapan apotik;

9. Surat Pernyataan dari apoteker pengelola apotik bahwa tidak bekerja tetap pada perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apoteker pengelola apotik di apotik lain;

10. Asli dan foto copy Surat Izin Atasan;

11. Akte perjanjian kerjasama apoteker pengelola apotik dan pemilik sarana apotik;

12. Surat Perjanjian Pemilik Sarana Apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang obat;

13. Rekomendasi dari Ikatan Sarjana farmasi Indonesia (ISFI);

14. NPWP pemilik apotik.

B. Persyaratan Teknis :

1. Ada ruang tunggu, ruang obat, ruang administrasi, kamar mandi/WC;

2. Lemari/rak obat termasuk lemari khusus untuk obat narkotika, lemari es;

3. Peralatan kefarmasian dalam kondisi baik.

5.

Masa Berlaku

 

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

Rp.500.000,00

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

14. Izin Toko Obat/Tradisional

1.

Pengertian

 

Izin penyediaan obat-obatan medis dan atau non medis dengan tujuan komersil.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan usaha penyediaan obat-obatan tradisional/non medis dengan tujuan komersil di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

A. Persyaratan administrasi :

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemilik;

4. Foto copy Izin Gangguan;

5. Daftar pernyataan dari pemilik sanggup mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagai penyelenggara toko obat untuk tidak menjual obat yang menggunakan resep dokter;

6. Syarat bagi Penangggung Jawab Asisten Apoteker :

a. Foto copy ijazah,

b. Surat Izin Kerja (SIK), dan

c. Surat Pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab (dengan materai dan

pas foto 4 x 6);

7. Denah lokasi, status bangunan, luas bangunan dan denah bangunan;

8. Materai Rp.6.000 sebanyak 2 lembar

B. Persyaratan Teknis :

Ada lemari/rak tempat menyimpan dan memajang obat/alat serta harus terjamin kebersihannya.

5.

Masa Berlaku

 

3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

Rp.100.000,00

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

15. Sertifikasi Laik Sehat

1.

Pengertian

 

Tanda bukti sah berupa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan mendirikan badan usaha kesehatan baik pribadi maupun terorganisir.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan, Pemeriksaan/ Uji Laik Sehat Bagi Tempat-Tempat Umum dan Pengawasan Kualitas Air Bersih.

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengelolaan air bersih untuk keperluan air minum maupun untuk keperluan lain.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Foto copy Surat Izin Gangguan;

5. Pas photo 4 x 6 sebanyak 3 lembar

6. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan ;

7. NPWP pemilik;

5.

Masa Berlaku

 

5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang

6.

Jangka Waktu Proses

 

14 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

1. Taman Rekreasi Rp.100.000

2. Klab Malam, Diskotik dan Bar Rp.200.000

3. Panti Mandi Uap Rp.100.000

4. Hotel Bintang Rp.500.000

5. Hotel Melati/Penginapan Rp.200.000

6. Pondok Wisata Rp.100.000

7. Cottage Rp.100.000

8. Perkemahan Wisata Rp.100.000

9. Kawasan Pariwisata Rp.100.000

10. Restoran/Rumah Makan Rp.100.000

11. Jasa Boga Rp.100.000

12. Industri Makanan dan Minuman Rumah Tangga Rp.100.000

13. Dunia Fantasi Rp.100.000

14. Pusat Seni dan Pameran Rp. 50.000

15. Taman Satwa dan Pameran Rp. 50.000

16. Pusat Perbelanjaan/Swalayan Rp.100.000

17. Industri Lainnya Rp.100.000

18. Pest Control Rp.250.000

19. Sawmill Rp.100.000

20. Toko/Kios Pestisida Rp.100.000

21. KUD Rp. 50.000

22. Salon Kecantikan Rp. 50.000

23. Panti Pijat Rp. 50.000

24. Pemeriksaan Kualitas Air Rp.300.000

(Fisika, Kimia, Bacteriologis)

25. Kolam Renang Rp.300.000

26. Air Isi Ulang Rp.100.000

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

16. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1.

Pengertian

 

Izin yang diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan secara fisik di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila pengurusan izin dikuasakan, bermaterai 6000;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon;

4. Foto copy Bukti Hak Atas Tanah ;

5. Foto copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir;

6. Surat persetujuan lingkungan/tetangga yang diketahui Kepala Desa.

7. Gambar rencana pembangunan yang dilengkapi skema situasi yang dimohonkan.

8. Surat Keterangan Daya Dukung Tanah dari Laboratorium yang diakui pemerintah, terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas;

9. Untuk Bangunan Fungsi V, selain syarat tersebut ditambah dengan :

a. Rekomendasi Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi koperasi;

b. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan Pedoman Teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta Garis Sempadan Bangunan;

c. Surat Pernyataan Permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum serta Garis Sempadan Jalan Koefisien dasar bangunan dan Koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

d. Rekaman Rencana Tata Bangunan Prasarana Kawasan Industri yang disetujui oleh Kepala Daerah dengan menunjukkkan kapling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi perusahaan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di kawasan industri;

e. Memiliki undang-undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaannya wajib amdal atau yang berlokasi di kawasan yang telah ditentukan.

5.

Masa Berlaku

 

Berlaku selama bangunan masih berdiri dan tidak ada perubahan/penambahan dan dapat dipindah tangankan.

6.

Jangka Waktu Proses

 

15 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Izin

 

a. Retribusi berdasarkan klasifikasi bangunan :

1. a. Bangunan Fungsi I Klasifikasi a Rp.1.000,00/m2

b. Bangunan Fungsi I Klasifikasi b Rp.1.500,00/m2

c. Bangunan Fungsi I Klasifikasi c Rp.2.000,00/m2

d. Bangunan Fungsi I Klasifikasi d Rp.1.750,00/m2

2. a. Bangunan Fungsi II Klasifikasi a Rp.1.500,00/m2

b. Bangunan Fungsi II Klasifikasi b Rp.1.500,00/m2

c. Bangunan Fungsi II Klasifikasi c Rp.3.000,00/m2

d. Bangunan Fungsi II Klasifikasi d Rp.2.500,00/m2

3. a. Bangunan Fungsi III Klasifikasi a Rp.2.000,00/m2

b. Bangunan Fungsi III Klasifikasi b Rp.2.500,00/m2

c. Bangunan Fungsi III Klasifikasi c Rp.3.000,00/m2

d. Bangunan Fungsi III Klasifikasi d Rp.2.750,00/m2

4. Bangunan Fungsi IV adalah bangunan Budidaya Walet setiap meter dihitung

1 lantai Rp.7.500.00/m2.

5. a. Bangunan Fungsi V Klasifikasi a Rp.3.000,00/m2

b. Bangunan Fungsi V Klasifikasi b Rp.3.500,00/m2

c. Bangunan Fungsi V Klasifikasi c Rp.4.000,00/m2

d. Bangunan Fungsi V Klasifikasi d Rp.4.000,00/m2


6. Terhadap bangunan lain yang mencakup dalam bangunan fungsi I, II, III, IV,

dan V dengan klasifikasi a, b, c, dan d dikenakan biaya sebesar Rp.1.000,00/m2.


7. Terhadap bangunan lebih dari 1 (satu) tingkat maka tiap tingkat dikenakan

biaya sebagai berikut :

a. Tingkat ke II = 1,5 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan

b. Tingkat ke III = 2 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan

c. Tingkat ke IV = 2,5 x tarif lantai I menurut fungsi bangunan

d. Terhadap bangunan tingkat V dan sterusnya kelipatan menurut jenjang a, b dan c.


b. Biaya pembuatan plat nomor sebesar Rp.15.000,00

c. Biaya Administrasi sebesar Rp.25.000,00

 

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

17. Rekomendasi Kesesuaian Lahan

1.

Pengertian

 

Rekomendasi yang diberikan sehubungan dengan persetujuan lokasi untuk pembangunan baik oleh instansi pemerintah maupun badan swasta/ perorangan.

2.

Dasar Hukum

 

Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Lahan

3.

Klasifikasi Sasaran

 

Setiap orang, badan usaha dan instansi pemerintah yang memerlukan lokasi dengan luas sampai dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.

4.

Persyaratan

 

1. Mengisi formulir permohonan perizinan, bermaterai 6000;

2. Surat Kuasa apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon

sendiri, bermaterai 6000;

3. Surat Rekomendasi Camat setempat

4. Surat Hak Atas Tanah yang sah untuk kepentingan lokasi dimaksud.

5. Untuk pembangunan rumah tinggal selain mengajukan persyaratan tersebut di atas

harus melampirkan rencana lokasi lahan.

6. Bagi instansi pemerintah/swasta maupun perorangan apabila pembangunan

bangunan dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan harus melampirkan laporan Penyajian Informasi Lingkungan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup Kab. Lam Tim;

7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk terbaru pemohon.

5.

Masa Berlaku

 

Berlaku selama tidak ada penambahan lahan.

6.

Jangka Waktu Proses

 

15 hari kerja

7.

Standar Biaya Retribusi Penerbitan Rekomendasi

 

Tidak dikenakan Biaya Retribusi Penerbitan Rekomendasi.

8.

Kewenangan Penandatangan

 

Kepala Kantor

 

 

Foto Wakil Bupati
Ganti Tampilan Website
Pencarian Data
Ganti Bahasa
Agenda Satker
Selasa ,20-Agustus-2013
Bagian Administrasi Pembangunan
Selasa ,21-Mei-2013
Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika
Selasa ,21-Mei-2013
Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika
Selasa ,21-Mei-2013
Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika
Jumat ,12-April-2013
Bagian Administrasi Pembangunan
Senin ,8-April-2013
Bagian Administrasi Pembangunan
Jumat ,15-Februari-2013
Dinas Perkebunan Dan kehutanan
Selasa ,29-Januari-2013
Bagian Administrasi Pembangunan
Rabu ,28-November-2012
Dinas Perkebunan Dan kehutanan
Kamis ,8-November-2012
Bagian Hukum
Petugas Online
Content loading in 1.8013s