Rakor Pengawasan dan Rekayasa Lalu Lintas Pembangunan Jalan Ruas Bumi Jawa–Tanjung Kusuma

PURBOLINGGO — Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang (PUPR) bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Purbolinggo menggelar rapat koordinasi terkait pengawasan serta rekayasa lalu lintas dalam rangka pembangunan Jalan Ruas Bumi Jawa–Tanjung Kusuma

Rapat tersebut melibatkan Dinas PUPR, Camat Purbolinggo, Koramil 42906 Purbolinggo, Polsek Purbolinggo, serta pihak pelaksana pekerjaan. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pembangunan berjalan aman dan lancar, sekaligus meminimalkan dampak terhadap aktivitas masyarakat.

Pembangunan jalan direncanakan dimulai Jalan Ruas Bumi Jawa–Tanjung Kusuma, dengan total panjang sekitar 10,8 kilometer. Ruas tersebut akan dikerjakan menggunakan konstruksi rigid beton (cor) dengan ketebalan konstruksi yang direncanakan mencapai sekitar 55 sentimeter.

Kepala Bidang  pembangunan jalan dan jembatan Dinas PUPR, Risnawan hidayat, menjelaskan bahwa pekerjaan akan terbagi dalam dua wilayah, yakni sekitar 5 kilometer di wilayah Bumi Jawa dan sekitar 5,8 kilometer di wilayah Purbolinggo.

“Untuk pekerjaan ini, Jalan Ruas Bumi Jawa–Tanjung Kusuma sepanjang 10,8 kilometer. Seluruhnya akan menggunakan konstruksi rigid beton atau cor,” jelas Risnawan.

Menurutnya, pelaksanaan pekerjaan direncanakan berlangsung sekitar empat setengah bulan hingga Desember, dengan jadwal pelaksanaan menyesuaikan arahan dan agenda pimpinan. Sebelum pekerjaan dimulai, pihaknya akan memastikan skema rekayasa lalu lintas telah disiapkan dan dikoordinasikan bersama Forkopimcam.

“Kita akan mulai sambil menunggu jadwal dari pimpinan. Kami tetap berkoordinasi dengan Forkopimcam dan seluruh unsur terkait. Harapannya, alur rekayasa lalu lintas dapat dibuat dengan baik sehingga masyarakat tetap nyaman selama pembangunan berlangsung,” ujarnya.

Salah satu poin utama dalam rapat adalah menentukan pola pengaturan lalu lintas selama proses pengecoran jalan. Pihak kepolisian menilai perlu dilakukan kajian bersama untuk menentukan apakah ruas jalan akan ditutup secara total atau hanya sebagian.

Kapolsek Purbolinggo menyampaikan bahwa keputusan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan masyarakat serta kelancaran aktivitas warga.

“Kita pelajari bersama, apakah jalan akan ditutup total atau sebagian. Yang terpenting masyarakat mendapatkan informasi dengan baik sehingga pembangunan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” katanya.

Pihak kepolisian juga akan melakukan koordinasi dengan Satuan Lalu Lintas untuk mendapatkan evaluasi dan skema rekayasa lalu lintas yang paling tepat.

Menurutnya, pemerintah desa juga perlu dilibatkan dalam pembahasan karena kepala desa mengetahui secara langsung kondisi masyarakat, aktivitas warga, serta kebutuhan jalur alternatif.

“Kita sebaiknya menghadirkan para kepala desa untuk mengetahui bagaimana pendapat mereka terkait penutupan jalan secara penuh atau sebagian. Selanjutnya akan kami koordinasikan dengan Satlantas untuk mendapatkan evaluasi terbaik,” lanjutnya.

Dari unsur kewilayahan, Camat Purbolinggo menegaskan pentingnya koordinasi dan silaturahmi antarpihak agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pembahasan alternatif jalan menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat tetap dapat melakukan aktivitas sehari-hari.

Sementara itu, dari unsur Koramil, Syafri, menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung proses pembangunan dan pengamanan. Data terkait jumlah alat serta unsur yang terlibat juga akan dikoordinasikan sehingga seluruh pihak dapat saling mendukung selama pekerjaan berlangsung.

Untuk wilayah Purbolinggo, terdapat usulan agar ruas jalan dapat ditutup total selama pekerjaan rigid beton berlangsung. Hal tersebut dinilai memungkinkan karena tersedia jalur alternatif yang dapat saling terhubung.

Dari sisi teknis, pihak pelaksana, PT Wisang Geni Jasa Teknik, menyampaikan bahwa penutupan total jalan menjadi opsi yang lebih aman selama proses pengecoran.

Penutupan satu sisi atau sistem buka-tutup dinilai berpotensi membahayakan masyarakat karena aktivitas kendaraan dapat berinteraksi langsung dengan area pekerjaan konstruksi.

Selain aspek teknis dan keselamatan, rapat juga menyoroti dampak sosial pembangunan, terutama terhadap mobilitas masyarakat serta jalur distribusi barang dan jasa.

Pemerintah bersama aparat kewilayahan akan memastikan informasi mengenai pengaturan lalu lintas dan jalur alternatif dapat disampaikan kepada masyarakat secara luas sebelum pekerjaan dimulai.

Koordinasi juga akan dilanjutkan dengan Forkopimcam Kecamatan Batanghari Nuban, mengingat ruas pembangunan dan jalur alternatif berkaitan dengan wilayah tersebut.

Seluruh unsur sepakat mendukung pembangunan jalan tersebut. Namun, pengaturan lalu lintas dan komunikasi kepada masyarakat harus dipersiapkan secara matang agar pembangunan tidak menimbulkan permasalahan baru.

Dengan panjang sekitar 10,8 kilometer dan konstruksi rigid beton, pembangunan ruas Bumi Jawa–Tanjung Kusuma diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur serta memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa.

Pemerintah dan seluruh unsur terkait berharap pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, aman, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Purbolinggo, Bumi Jawa, Tanjung Kusuma, dan sekitarnya.